Latest

Kategori berita

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print

Gangguan Ginjal Akut :  “Masalah Sistemik” dan Tanggung Jawab BPOM Sebagai Pengawas

Gangguan Ginjal Akut: “Masalah Sistemik” dan Tanggung Jawab BPOM Sebagai Pengawas
OBAT : Petugas Dinas Kesehatan Solo melakukan pengecekan obat berbahan cair atau sirop saat kegiatan Sidak Apotek di Solo, Jawa Tengah, Senin (24/10/2022). Foto: Antara

1 November – (moerni) – Kasus ganguang ginjal akut makin nyelimet. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan tiga perusahaan farmasi. Yang dianggap bertanggungjawab. Atas temuan kandungan zat berbahaya etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Di dalam bahan baku obat sirup. Yang diduga kuat sebagai pemicu gangguan ginjal akut.

 

Namun perusahaan-perusahaan farmasi tersebut membantah.  Mereka menyatakan semua sudah sesuai aturan dan standar. Yang mengatur EG dan DEG sebesar 0,08%.

 

Mereka balik mempolisikan perusahaan pihak ketiga. Selaku pemasok bahan baku. Pihak ketiga inipun tak mau disalahkan. Mereka mengklaim tidak menggunakan kedua zat toksik tersebut. Dalam produknya.

 

Mengutip BBC Indonesia. Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) menilai. Peredaran obat sirup mengandung EG dan DEG adalah “masalah sistemik”. Dan tidak bisa ditimpakan kepada pihak-pihak tertentu.

 

 

Gangguan Ginjal Akut: “Masalah Sistemik” dan Tanggung Jawab BPOM Sebagai Pengawas

ETILEN : Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindak tiga perusahaan farmasi yang menggunakan bahan baku mengandung etilen glikol dan dietilen glikol pada obat yang diproduksi. Foto: Detik.com

 

 

Menurutnya. Semua pihak harus bertanggungjawab. Termasuk lembaga-lembaga mulai dari BPOM. Kementerian Kesehatan. Kementrian Perdagangan. Hingga Kementerian Perindustrian.

 

Sejauh apa peran pemerintah untuk izin edar obat? Menurut Julius. Negara punya kewenangan menyeluruh. Mulai dari bahan baku yang diimpor. Komposisi obat. Hingga obat selesai diproduksi.

 

“Betul yang memproduksi adalah swasta. Tapi kan dia diperiksa. Kalau gak diperiksa. Di situlah letak kelalaiannya. Ini obat kan bukan ilegal. Tapi obat terdaftar. Dan dijual (bebas) di apotek. Seharusnya kan ada fungsi pengawasan.” Setidaknya begitu kata Julius kepada BBC Indonesia.

 

 

PBHI lebih jauh mendesak presiden untuk turun tangan. Bertindak tegas atas “kekalaian” lembaga-lembaga terkait.

 

Namun Julius pesimis hal itu bisa dilakukan. Terlebih jika penindakan hanya disasarkan kepada sektor industri farmasi. “Selain tanggungjawab secara pidana. Harus juga ada tanggungjawab secara perdata. Serta jaminan pemenuhan hak-hak korban. Mulai dari pengobatan. Fasilitas kesehatan. Hingga kompensasi bagi keluarga yang meninggal.” Tegasnya.

 

Terpisah. Ahli Farmasi Universigas Gadjah Mada. Profesor Doktor Marchaban menilai. Kasus ini adalah bukti tidak efektifnya pengawasan BPOM. Paska obat bereda di masyarakat atau post-market.

 

Dari kasus ini Marchaban menilai. Bahwa BPOM tidak pernah melakukan surveilands secara spesifik. Terhadap cemaran EG dan DEG dalam obat. Yang berada di pasaran.

 

Salah satu buktinya kata Marchaban. Adalah saat salah satu petinggi BPOM, dalam sebuah sesi diskusi mengakui.  Bahwa BPOM tidak memiliki baku pembanding atau reference standard. Dari EG dan DEG. Sebagai alat uji zat toksik tersebut.

 

 

Gangguan Ginjal Akut: “Masalah Sistemik” dan Tanggung Jawab BPOM Sebagai Pengawas

SIDAK: Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat serta personel kepolisian Polres Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) apotek di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (22/10/2022). Foto: Antara

 

 

“Kalau tidak ada reference standard. Baik itu di Badan POM dan industri. Bagaimana mau menganalisa EG dan DEG. Yang tidak boleh lebih dari 0,1 miligram? Ujarnya seperti dikutip dari BBC Indonesia.

 

Marchaban mengakui. Uji kimiawi terhadap cemaran EG dan DEG membutuhkan biaya yang tak sedikit. Tapi mengingat ada aturan berlaku. Seharusnya pengujian tetap dilakukan.

 

Soal industri farmasi, Marchaban juga menilai. Mereka tidak disiplin dalam kontrol cemaran bahan baku. Terutama saat mengganti pihak ketiga atau penyuplai.

 

“Kalau seandainya betul kesalahan terletak di farmasi. Tapi siapa pengawasnya? Kan Badan POM. Mengapa bisa beri izin edar. Kalau ada yang belum lengkap? Saya kira BPOM harus tanggungjawab.” Tukasnya. (01) 

 

Leave a Comment